Bangkinang Kota – Ketua DPRD Kabupaten Kampar, H.Ahmad Taridi, S.HI., M.M, memimpin langsung rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar, Senin (13/4/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun 2025 serta penetapan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2027.
Turut hadir dalam rapat tersebut Bupati Kampar H.Ahmad Yuzar, S.Sos,MT Wakil Bupati Kampar Dr.Hj.Misharti, S.Ag, M.Si serta Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si. Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Ahmad Taridi.
Dalam sambutannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional kepada masyarakat.
“Penyampaian LKPJ ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan manifestasi komitmen moral dan konstitusional kami sebagai kepala daerah dalam mempertanggungjawabkan amanah rakyat. LKPJ ini mencerminkan apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita kerjakan, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dalam pemaparannya, Bupati Kampar menyampaikan sejumlah capaian indikator pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar tercatat sebesar 5,02 persen, tingkat kemiskinan berada pada angka 6,29 persen, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,57 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar mencapai angka 76,97 dengan tingkat inflasi year on year sebesar 5,01 persen. Di sektor infrastruktur, kondisi jalan sepanjang 1.320,69 km atau 48,30 persen dalam kondisi mantap, sementara 1.413,72 km atau 51,70 persen masih belum mantap.
Pada sektor pelayanan kesehatan, cakupan jaminan kesehatan melalui program UHC/BPJS telah mencapai 99,73 persen. Sementara itu, jumlah UMKM yang terdata di Kabupaten Kampar mencapai lebih kurang 19.166 unit.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,93 triliun atau sebesar 97,20 persen, sedangkan realisasi belanja daerah sebesar Rp2,91 triliun atau 94,28 persen.
Meski demikian, Ahmad Yuzar mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan fiskal daerah, tuntutan peningkatan pelayanan publik, serta dinamika sosial ekonomi yang terus berkembang.
“Namun dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, kita optimis mampu menjawab berbagai tantangan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat dan provinsi, hingga partisipasi aktif masyarakat.
✍️. Indra Ef..
