Pekanbaru – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si mewakili Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T menghadiri rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam rangka sinkronisasi tata kelola lahan dan penanganan konflik agraria, yang digelar di Balai Serindit, Aula Gubernuran Provinsi Riau, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan strategis tersebut dipimpin oleh Plt Gubernur Riau SF Hariyanto bersama Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu, serta dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Riau dan kepala daerah terkait. Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kampar didampingi Kepala Dinas Perkebunan Kampar Marahalim, S.Pt.
Dalam penyampaiannya, Dr. Ardi Mardiansyah menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan wujud komitmen dalam mengawal kepentingan masyarakat, khususnya terkait persoalan konflik agraria yang masih menjadi isu krusial di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami hadir untuk mensinergikan data serta langkah penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Kampar. Dengan keterlibatan BAM DPR RI, kami berharap berbagai hambatan regulasi di tingkat pusat dapat segera terurai, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan lahan secara komprehensif, termasuk penataan ulang tata kelola lahan perkebunan yang berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menyambut baik paparan dan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa BAM DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan persoalan masyarakat, khususnya terkait konflik lahan, dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
“BAM DPR RI hadir untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh negara,” tegasnya.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto juga mengapresiasi kehadiran dan respons cepat pemerintah daerah dalam menyikapi isu agraria. Ia berharap pertemuan ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.
“Diperlukan langkah bersama yang terukur agar konflik agraria dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tercipta stabilitas dan kepastian hukum di daerah,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan lahan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif demi kesejahteraan masyarakat di Negeri Serambi Mekkah Riau.
