Rohil — Sekretaris Daerah (Sekda) Rokan Hilir (Rohil), Fauzi Efrizal, secara resmi membuka Rapat Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama Kabupaten Rohil Tahun 2026. Pertemuan strategis ini digelar di Ruang Rapat Sekda, Lantai 3 Kantor Bupati Rohil, Batu 6, Bagansiapiapi.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Negeri Seribu Kubah.
Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Dumai, Bernat Sibarani, SE, MM, CDCS. Turut hadir jajaran pejabat Pemkab Rohil dan pimpinan fasilitas kesehatan diantaranya Kadis Kesehatan Afrida, Kepala Bapperida Benny Hartedi, Direktur RSUD dr. Pratomo Tribuana Tunggal Dewi, Kadisdikcapi Roy Azlan, Direktur RS Awal Bros Bagan Batu dr, Suri Putri Nandita, Direktur RS. Cahaya dr. Rahmat Prima, Direktur RS. Indah dr. Riski Ramadhan, Sekretaris Disnaker Wiwik Shita, Kabid PPIP BKPSDM M. Solihin Dalam paparannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Bernat Sibarani, membedah implementasi strategi penguatan rekrutmen cakupan dan tingkat keaktifan peserta guna mencapai Universal Health Coverage (UHC).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bernat memaparkan landasan hukum program JKN, kelembagaan BPJS Kesehatan, serta integrasi program dengan visi “Asta Cita” sebagai prioritas pembangunan nasional yang ditopang tiga pilar utama cakupan kesehatan semesta.
Berdasarkan data terbaru per Juli 2026, dari total 704.677 jiwa penduduk Rokan Hilir, sebanyak 551.263 jiwa jumlah peserta aktif sebagai peserta JKN. Guna mengejar target UHC, BPJS Kesehatan bersama Pemkab Rohil telah memetakan beberapa strategi peningkatan keaktifan peserta, antara lain:
• Penguatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) melalui kontribusi Pemerintah Daerah (Pemda).
• Optimalisasi donasi dari BAZNAS yang menyasar 5.000 jiwa.
• Penambahan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 7.000 jiwa.
• Pendaftaran perangkat desa dan optimalisasi kepesertaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
• Penegakan kepatuhan pendaftaran badan usaha (BU) lewat skema peningkatan keaktifan 1%, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), serta integrasi syarat pelayanan publik.
Merespons paparan tersebut, Sekda Rohil Fauzi Efrizal menegaskan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam menjamin kemudahan akses berobat bagi masyarakat. Ia meminta seluruh instansi terkait segera melakukan pembaruan data secara berkala.
“Segala data kepesertaan perlu di-update secara berkala. Ini sangat krusial guna memudahkan masyarakat kita saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas,” ujar Fauzi.
Sebagai langkah konkret, Sekda menyatakan Pemkab Rohil akan segera menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK). Surat tersebut bertujuan untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap perangkat desa agar mendorong mereka aktif membayar iuran BPJS Kesehatan.
Selain itu, Sekda juga menginstruksikan Dinas Sosial untuk mengawal ketat validasi data warga kurang mampu yang iuran BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah daerah maupun pusat.
