Pekanbaru – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah, Kamis (2/4).
Kegiatan strategis yang digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru ini menjadi forum penting dalam membahas penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi peran BUMD serta sektor perbankan daerah sebagai penggerak ekonomi.
Pj Sekda Kampar hadir didampingi Kepala Bagian Ekonomi Setda Kampar, Purwoko, bersama perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Riau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan perbankan dalam menciptakan kemandirian fiskal. Ia menyebut bahwa potensi ekonomi daerah harus dikelola secara profesional agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, memberikan sejumlah catatan strategis dari sisi regulasi. Ia menekankan agar pemerintah daerah tidak terus bergantung pada dana transfer pusat, melainkan berani berinovasi dalam mengelola potensi daerah.
“BUMD dan perbankan daerah harus menjadi lokomotif dalam meningkatkan PAD. Daerah harus berani mandiri dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ardi Mardiansyah menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja BUMD melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif antara Komisi II DPR RI dan para kepala daerah serta perwakilan pemerintah daerah di Riau, yang membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan BUMD serta strategi peningkatan PAD.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif, sehingga BUMD dan perbankan daerah dapat berperan lebih maksimal dalam memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
