PEKANBARU – Nama Ricko Riyanto, S.STP., M.Si yang kini menjabat Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau kembali menjadi perbincangan publik seiring mencuatnya isu hubungan kekerabatan dalam lingkaran pejabat strategis Pemerintah Provinsi Riau.
Sorotan terhadap Ricko tidak hanya berkaitan dengan jabatan yang saat ini diembannya, tetapi juga menyangkut perjalanan kariernya di sejumlah posisi sebelumnya.
Berdasarkan sejumlah dokumen pemeriksaan yang pernah dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat temuan terkait pengelolaan belanja kebutuhan rumah tangga kediaman Gubernur Riau pada masa jabatan sebelumnya. Temuan tersebut antara lain berkaitan dengan kelebihan pembayaran yang kemudian telah ditindaklanjuti melalui mekanisme pengembalian sesuai rekomendasi auditor.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski kerugian keuangan daerah disebut telah dikembalikan, sejumlah kalangan menilai catatan tersebut tetap menjadi bagian dari rekam jejak birokrasi yang layak diketahui publik, terutama ketika yang bersangkutan kembali memperoleh promosi pada jabatan strategis.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana catatan hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses promosi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju kepada Bobby Rachmat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Ricko Riyanto.
Nama Bobby Rachmat sebelumnya juga sempat menjadi sorotan saat menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Salah satu peristiwa yang masih diingat publik adalah kebakaran Kantor Disnakertrans Provinsi Riau yang hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab dan penanganan peristiwa tersebut.
Meski tidak terdapat putusan hukum yang menyatakan keterlibatan Bobby Rachmat dalam peristiwa tersebut, sejumlah kalangan menilai peristiwa itu menjadi bagian dari catatan publik yang melekat selama masa kepemimpinannya.
Kini, ketika sejumlah nama yang disebut memiliki hubungan kekerabatan berada pada posisi strategis pemerintahan daerah, muncul tuntutan agar proses promosi, mutasi, dan pengangkatan pejabat dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Publik menilai keterbukaan terhadap hasil asesmen, rekam jejak, integritas, serta kompetensi pejabat menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan benar-benar berjalan sesuai prinsip merit system dan bebas dari konflik kepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai pertanyaan yang berkembang tersebut.(*)
