Rokan Hulu – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 Tahun 2026 tingkat Kabupaten Rokan Hulu tidak sekadar seremoni tahunan. Di tengah tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, peringatan ini menjadi ruang refleksi atas beratnya tantangan yang kini dihadapi dunia pers nasional dan daerah.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Roka Hulu Syafaruddin Poti, SH., M.M, Kepala Dinas Diskominfo Suharman Nasution M,Si ,Kesbangpol Gorneng S.Sos ,M Si .H.Sofyan, S. Sos Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Yusmar MSi. Kapolres Rohul. AKBP Emil Eka Putra SIK .SH. MSi.
bersama unsur Forkopimda dan insan pers tersebut menegaskan bahwa pers saat ini berada di persimpangan krusial: antara idealisme jurnalistik dan tekanan kepentingan politik maupun ekonomi.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya menjaga independensi pers di tengah derasnya arus informasi digital dan kepentingan kekuasaan. Ia menyebut, pers yang sehat bukanlah pers yang jinak, tetapi pers yang berani mengungkap fakta dan berpihak pada kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanpa pers yang independen dan profesional, pembangunan akan kehilangan fungsi kontrolnya. Kritik yang objektif justru dibutuhkan agar kebijakan tetap berpijak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, insan pers daerah menghadapi tantangan serius berupa disrupsi digital, banjir hoaks, tekanan ekonomi media, hingga kriminalisasi terhadap jurnalis. Kondisi ini berpotensi melemahkan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi jika tidak direspon dengan kebijakan yang berpihak pada kebebasan pers.
Ketergantungan media lokal terhadap iklan dan kerja sama pemerintah kerap menjadi dilema etis, yang jika tidak dikelola secara profesional, berisiko melahirkan pemberitaan yang kehilangan daya kritis. Dalam konteks inilah, tema HPN ke-80 dipandang sebagai peringatan keras bahwa ekonomi pers yang rapuh akan berdampak langsung pada kualitas demokrasi.
Peringatan HPN di Rokan Hulu ini menjadi penegasan bahwa pers yang sehat bukan hanya tanggung jawab wartawan semata, tetapi juga pemerintah dan seluruh elemen bangsa. Tanpa jaminan kebebasan pers, perlindungan hukum bagi jurnalis, serta ekosistem media yang berkelanjutan, cita-cita ekonomi berdaulat dan bangsa kuat hanya akan menjadi slogan.
Momentum HPN ke-80 diharapkan menjadi titik balik untuk memperkuat keberanian pers dalam mengawal kekuasaan, melawan disinformasi, dan tetap berdiri di sisi kebenaran—meski tekanan terus datang dari berbagai arah.HRD.
