Jakarta —Dinilai Tunjukkan Loyalitas Konstitusional kepada Presiden dan Semangat Reformasi Polri
Senin, 26 Januari 2026. Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) menyampaikan apresiasi atas pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI yang menolak wacana pembentukan Kementerian Kepolisian. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk loyalitas konstitusional Kapolri kepada Presiden Republik Indonesia serta komitmen menjaga marwah dan independensi institusi Polri.
Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia, Charles, menegaskan bahwa pernyataan Kapolri yang menolak Polri berada di bawah kementerian mana pun merupakan sikap yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara jelas menempatkan Polri bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengapresiasi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara terbuka dan tegas menolak adanya Kementerian Kepolisian. Sikap ini menunjukkan loyalitas penuh Kapolri kepada Presiden dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” ujar Charles.
Menurut Charles, penolakan terhadap pembentukan Kementerian Kepolisian bukan semata persoalan jabatan atau struktur birokrasi, melainkan menyangkut prinsip tata kelola negara, efektivitas penegakan hukum, serta kesinambungan agenda reformasi Polri pasca reformasi 1998.
“Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan desain konstitusional untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, konflik komando, maupun politisasi institusi penegak hukum. Apa yang disampaikan Kapolri adalah sikap kenegarawanan, bukan sikap personal,” tegasnya.
Charles juga menilai pernyataan simbolik Kapolri yang menyatakan lebih memilih menjadi petani dibandingkan menjabat sebagai Menteri Kepolisian mencerminkan integritas moral dan keberanian institusional dalam menjaga Polri tetap profesional, netral, dan fokus pada tugas utama: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia berpandangan bahwa wacana pembentukan Kementerian Kepolisian berpotensi menimbulkan dualisme kepemimpinan (matahari kembar) serta melemahkan efektivitas Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Kami mendorong seluruh pihak untuk menghormati sikap Kapolri dan tetap menjaga konsistensi sistem ketatanegaraan kita. Penguatan Polri seharusnya dilakukan melalui peningkatan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, bukan dengan mengubah struktur yang justru berpotensi melemahkan institusi,” pungkas Charles.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum agar tetap berada dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, dan kepentingan nasional.
