KAMPAR — Pemberitaan mengenai dugaan peredaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, yang turut menyebut sejumlah nama dan lokasi gudang penampungan BBM, mendapat bantahan.
Dalam bantahan tersebut, ditegaskan bahwa gudang BBM yang dimaksud dalam pemberitaan sebelumnya disebut sudah tidak ada lagi. Selain itu, nama-nama yang dicantumkan dalam pemberitaan tersebut membantah memiliki keterkaitan dengan aktivitas peredaran BBM sebagaimana yang dituduhkan.
Pemberitaan sebelumnya mengaitkan sejumlah nama, yakni Robi, Irpan, IB, dan BB, dengan dugaan penyaluran BBM jenis Pertalite dan Solar dari sejumlah lokasi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, penyebutan nama-nama tersebut dinilai perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat, terlebih apabila informasi yang disampaikan tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini.
Terkait keberadaan gudang yang disebut menjadi sumber pasokan Pertalite, pihak yang memberikan bantahan menyatakan bahwa lokasi tersebut sudah tidak beroperasi atau tidak lagi ada sebagaimana yang diberitakan.
Bantahan juga disampaikan terhadap tudingan yang menghubungkan nama-nama tersebut dengan aktivitas penyaluran BBM. Mereka menegaskan tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang dituduhkan dalam pemberitaan tersebut.
Dengan adanya bantahan ini, informasi mengenai keberadaan gudang maupun dugaan keterlibatan sejumlah nama perlu ditinjau kembali berdasarkan fakta dan kondisi terbaru di lapangan.
Dalam pemberitaan yang menyangkut nama baik seseorang, prinsip akurasi, verifikasi, dan keberimbangan menjadi hal penting. Informasi yang belum terverifikasi secara memadai sebaiknya tidak disimpulkan sebagai fakta yang telah terbukti.
Oleh karena itu, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tersebut berharap agar informasi yang beredar dapat diluruskan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun merugikan nama baik pihak tertentu.
Bantahan ini diharapkan menjadi bahan klarifikasi bagi masyarakat sekaligus mendorong pemberitaan yang mengedepankan fakta, verifikasi, dan asas praduga tak bersalah.
