Rokan Hilir – Situasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tengah menjadi sorotan tajam. Di balik momen peringatan Hari Kartini pada Selasa (21/4/2026), justru mencuat dinamika panas yang mengindikasikan ketidakharmonisan di pucuk kepemimpinan daerah.
Pelantikan pejabat struktural Eselon III dan IV yang digelar Pemkab Rokan Hilir di hari tersebut berubah menjadi polemik. Pasalnya, sosok Wakil Bupati Jhony Charles tidak terlihat hadir—bahkan disebut tidak diundang dalam agenda resmi pemerintahan itu.
Kondisi ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Ketidakhadiran orang nomor dua di Rokan Hilir dalam agenda strategis seperti pelantikan pejabat dinilai bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan mengarah pada indikasi retaknya hubungan antara Bupati H. Bistamam dan wakilnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah sumber menyebutkan, kekisruhan ini diduga berakar dari rivalitas politik yang belum sepenuhnya mereda pasca kontestasi. Situasi semakin memanas ketika pernyataan Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal menuai kontroversi.
Fauzi Efrizal mengklaim bahwa pihaknya telah menyampaikan undangan kepada wakil bupati melalui aplikasi WhatsApp. Namun, pernyataan tersebut dibantah tegas oleh Jhony Charles yang mengaku tidak pernah menerima undangan dalam bentuk apa pun, termasuk melalui pesan digital.
Perbedaan pernyataan ini sontak menimbulkan tanda tanya besar. Publik mempertanyakan kredibilitas informasi yang disampaikan oleh Sekda, bahkan muncul dugaan adanya penyampaian informasi yang tidak berdasar.
Di sisi lain, sosok Jhony Charles dikenal luas sebagai figur yang dekat dengan masyarakat. Ia kerap turun langsung ke lapangan, termasuk saat meredam konflik dalam insiden yang terjadi di Panipahan beberapa waktu lalu. Hal ini membuat absennya sang wakil bupati dalam agenda resmi semakin memperkuat kesan adanya ketegangan internal.
Pengamat menilai, jika benar terjadi disharmoni di level pimpinan daerah, maka hal ini berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Rokan Hilir. Apalagi, pelantikan pejabat merupakan bagian penting dalam roda birokrasi yang seharusnya berjalan solid dan terkoordinasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi lanjutan yang mampu menjawab polemik tersebut secara terang. Bahkan, Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal disebut enggan memberikan tanggapan lebih lanjut saat dikonfirmasi. Sikap bungkam ini memunculkan dugaan bahwa yang bersangkutan tidak berani mempertanggungjawabkan pernyataan yang sebelumnya telah disampaikan ke publik.
Masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari para pihak terkait untuk mengurai simpang siur yang kian berkembang. Jika tidak segera diluruskan, konflik ini dikhawatirkan bukan hanya menjadi konsumsi politik semata, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.
