Mandau,- Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan monitoring ke UPT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kecamatan Mandau untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana, khususnya alat berat yang digunakan dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah, pada Kamis (20/8/2026).
Rombongan Komisi II DPRD Bengkalis disambut langsung oleh Kepala UPT Workshop Alat Berat Dinas PUPR Kecamatan Mandau, Chairul, S.IP., M.IP., beserta jajaran staf.
Monitoring tersebut dilakukan untuk mengetahui ketersediaan serta kondisi peralatan dan alat berat yang berada di workshop UPT PUPR Kecamatan Mandau. Pihak UPT PUPR juga mengapresiasi kedatangan Komisi II yang berkenan melihat secara langsung kondisi alat berat yang tersedia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Chairul menjelaskan bahwa dari total 24 unit alat berat yang tersedia, hanya sekitar tujuh unit yang masih aktif dan dapat digunakan. Sementara itu, sebanyak 18 unit lainnya diketahui mengalami kerusakan berat.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Syafroni Untung, menyarankan agar alat-alat berat yang mengalami kerusakan dan sudah tidak layak digunakan dapat diusulkan untuk dilelang, sehingga tidak terus menjadi beban daerah. Hasil pelelangan tersebut, menurutnya, dapat dimanfaatkan untuk pengadaan alat berat baru yang lebih dibutuhkan.
“PUPR diminta untuk mendata alat-alat yang ada, termasuk alat yang rusak dan kebutuhan alat yang diperlukan di Kecamatan Mandau,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II, Laurensius Tampubolon, mempertanyakan kondisi alat berat tersebut, termasuk apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan proses pelelangan terhadap unit-unit yang mengalami kerusakan.
Menanggapi hal tersebut, Syafroni menjelaskan bahwa proses pelelangan alat berat tidak mudah dilakukan. Sejumlah alat berat telah berusia cukup lama, sementara dokumen atau surat-surat kepemilikannya sudah tidak diketahui keberadaannya. Selain itu, tempat pelaksanaan proses pelelangan juga memiliki antrean yang cukup panjang.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi II, Hendra Jeje. Ia meminta agar dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap seluruh alat berat, baik yang masih dapat digunakan maupun yang mengalami kerusakan. Pendataan tersebut juga diharapkan memuat secara rinci kebutuhan alat yang masih diperlukan oleh workshop UPT PUPR Mandau.
Selain kondisi alat berat, Hendra juga menyoroti pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan alat berat. Ia meminta agar pengelolaannya dilakukan secara transparan, termasuk memastikan kejelasan aliran pemasukan dari penyewaan alat berat.
Menurutnya, untuk mempermudah sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penyewaan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penggunaan aplikasi khusus sehingga seluruh proses pemanfaatan alat berat dapat tercatat dan dipantau dengan lebih baik.
Syafroni Untung menegaskan, monitoring tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi II DPRD Bengkalis sekaligus upaya mencari solusi terbaik terhadap pengelolaan alat berat milik pemerintah daerah.
“Dalam hal ini Komisi II berniat menjalankan fungsi pengawasan dan mencari solusi yang terbaik. Pemerintah memberikan subsidi seharusnya untuk masyarakat. Dengan kondisi saat ini, sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang memiliki alat berat di Mandau, sehingga jika terjadi bencana alam kita bisa meminjam,” jelasnya.
Ia menambahkan, apabila alat berat milik pemerintah daerah tidak memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah, terlebih jika tidak memberikan kontribusi terhadap PAD, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap keberadaannya.
“Kalau tidak ada manfaatnya untuk masyarakat dan daerah sendiri, dan dalam hal ini tidak ada PAD yang didapat, untuk apa dipertahankan alat berat tersebut,” tutup Syafroni.
