Jakarta, 8 Juni 2026 – Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI), Charles Gilbert, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang diduga membeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Desakan tersebut disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang mengungkapkan bahwa sekitar 270 hingga 300 perusahaan sawit akan diperiksa karena belum menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku. Bahkan data perusahaan-perusahaan tersebut akan diteruskan kepada Polda dan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. 
Charles Gilbert menilai praktik pembelian TBS di bawah harga resmi merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan jutaan petani sawit di Indonesia yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada hasil perkebunan sawit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami meminta Polri untuk tidak menunggu terlalu lama dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pabrik kelapa sawit yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Petani adalah pihak yang paling dirugikan ketika harga ditekan secara sepihak oleh perusahaan,” tegas Charles Gilbert.
Menurutnya, Polri memiliki instrumen pengawasan yang sangat lengkap hingga ke tingkat kecamatan melalui jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas, sehingga proses pengumpulan informasi dan investigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dibandingkan instansi lainnya.
“Polri memiliki jaringan hingga ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Dengan keberadaan Polsek dan Bhabinkamtibmas, kami meyakini dugaan praktik pembelian TBS di bawah harga ketetapan dapat segera ditelusuri. Karena itu kami meminta Kapolri memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini agar tidak berlarut-larut dan semakin merugikan petani sawit,” lanjutnya.
BEM KSI juga mendukung langkah tegas Kementerian Pertanian yang akan memeriksa ratusan perusahaan sawit yang diduga belum menaikkan harga TBS meskipun kondisi pasar dan nilai tukar seharusnya mendukung kenaikan harga di tingkat petani. 
Charles menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani sawit merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional, mengingat sektor perkebunan sawit menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik-praktik yang berpotensi merugikan petani. Kami berharap Polri bersama Satgas Pangan dapat bertindak cepat, transparan, dan profesional dalam mengusut dugaan pelanggaran harga TBS sehingga tercipta keadilan bagi para petani sawit Indonesia.”
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan harga TBS yang diterima petani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
