Jakarta — Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia melalui Festival Hari HAM 2025 bertema “Refleksi Mahasiswa atas Penerapan HAM dalam Kebijakan dan Pengamanan Publik.” Kegiatan berlangsung di Auditorium Gelanggang Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025) pukul 13.00–15.49 WIB, dengan menghadirkan tiga narasumber nasional yang mengulas arah kebijakan HAM di Indonesia dari sudut pandang mahasiswa.
Acara dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya, sambutan panitia, dan penampilan drama berjudul “Ruang Aman: Ketika Negara Menjamin Hak Setiap Individu” yang menggambarkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dasar bagi setiap warga tanpa diskriminasi.
Diskusi publik yang menjadi inti acara berlangsung hangat dan dinamis, dipandu oleh moderator Gangga Listiawan. Ketiga narasumber secara bergantian menyampaikan pandangan dan kritik konstruktif terhadap arah kebijakan HAM di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Charles Gilbert, Koordinator Pusat BEM Kristiani Seluruh Indonesia, menyampaikan materi bertajuk “Mahasiswa dan HAM: Membaca Kebijakan Publik Indonesia yang Semakin Humanis dan Inklusif.”
Dalam paparannya, Charles menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai penjaga moral bangsa. Ia menilai sejumlah program negara seperti BPJS, bantuan sosial, layanan pendidikan, dan layanan publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin hak hidup layak dan akses yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Indonesia kini berada di jajaran negara dengan kebijakan sosial paling luas di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa HAM bukan hanya dihormati, tetapi mulai menjadi fondasi pembangunan nasional,” tegasnya.
Narasumber kedua, Achmad Baha’ur Rifqi, Presiden Nasional BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Se-Nusantara, membawakan topik “Pengamanan Publik yang Berkeadilan: Menelaah Implementasi HAM dalam Penanganan Aksi dan Kerumunan di Indonesia.”
Baha menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional, namun negara memiliki kewajiban untuk tetap menjaga stabilitas keamanan. Menurutnya, pola pengamanan publik di Indonesia terus berkembang dengan penggunaan SOP modern seperti bodycam, pendekatan humanis, negosiasi awal, dan pengawasan internal.
“Dinamika massa aksi bukan hanya terjadi di Indonesia. Negara maju pun mengalaminya. Yang terpenting adalah bagaimana aparat menjalankan fungsi pengamanan dengan tetap menghormati HAM,” jelasnya.
Narasumber ketiga, Mega Syaillah Rahmah, Ketua BEM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, membahas “HAM dalam Tradisi Kebangsaan: Perspektif Perempuan terhadap Komitmen Negara pada Kemanusiaan.”
Mega menilai bahwa perjuangan HAM di Indonesia sesungguhnya berjalan seiring dengan nilai agama, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya rasa aman di ruang publik dan ruang digital, kesetaraan akses pendidikan, dan perlindungan terhadap perempuan dan kelompok rentan.
“Perempuan bukan objek dari perjuangan HAM, tetapi subjek yang terlibat aktif di dalamnya. HAM bukan konsep konflik, tetapi kemanusiaan universal yang menempatkan semua orang setara,” ujarnya.
Setelah diskusi dan sesi tanya jawab, seluruh peserta membacakan Komitmen Bersama Mahasiswa Indonesia yang memuat seruan untuk memajukan budaya anti-bullying, anti-kekerasan, ruang aman, adab, persatuan, dan nilai kebangsaan.
Acara kemudian ditutup dengan orasi kebangsaan oleh Jeremy Sianturi bertema “HAM untuk Semua: Janji Kolektif Generasi Muda”, dan dilanjutkan dengan foto bersama, dokumentasi, networking, dan ramah tamah.
Melalui Festival Hari HAM 2025, mahasiswa menegaskan posisi mereka sebagai mitra kritis negara, bukan hanya pengawas kebijakan pemerintah, tetapi juga kekuatan moral untuk memastikan nilai kemanusiaan selalu menjadi pusat pembangunan nasional.
“HAM bukan isu elitis. HAM adalah fondasi kehidupan bernegara. Generasi muda siap menjadi pelopor Indonesia yang adil, manusiawi, dan berkeadilan sosial,” demikian pernyataan kolektif forum mahasiswa.
