Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Kamis (02/04). Kegiatan ini dipusatkan di Ruang Command Center Lantai II Kantor Bupati Kampar.
Mewakili Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kampar, Muhammad, mengikuti kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, serta Ketua Tim Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau, Setiyo Utomo, beserta jajaran.
Entry meeting ini merupakan tahapan awal dalam proses pemeriksaan LKPD oleh BPK RI, yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara auditor dan pemerintah daerah terkait mekanisme, ruang lingkup, serta substansi pemeriksaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan tersebut, Muhammad menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar untuk bersikap kooperatif, terbuka, dan transparan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Pemeriksaan ini merupakan instrumen penting untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk segera menyiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran tugas tim pemeriksa.
Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Kabupaten Kampar, jajaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Kampar, sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi proses audit.
Sementara itu, entry meeting dipimpin oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, yang juga menyampaikan pentingnya membangun kesamaan pemahaman (common ground) antara BPK dan pemerintah daerah guna memastikan proses pemeriksaan berjalan efektif dan akuntabel.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kampar semakin meningkat serta mampu mempertahankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
